Berita Pilihan

Kamis, 06 Nov 2025, 09:07:47 WIB - 61 | Ressy Raimonda S.Hum

LPPL Langkisau Fm,Painan – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Painan mendorong seluruh Badan Usaha Milik Desa atau Nagari (BUMDes) di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan secara benar.

Hal itu disampaikan Kepala KP2KP Painan, Anna Damayanti, dalam program Gaung Pasisia di LPPL Langkisau FM bersama penyiar Vivi Fikri, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi nagari, namun di sisi lain juga berkewajiban melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana badan usaha lainnya.

“BUMDes didirikan sebagai badan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Karena itu, secara hukum perpajakan, BUMDes diperlakukan sama dengan wajib pajak badan seperti CV atau koperasi,” jelas Anna.

Ia menyebut, bentuk usaha BUMDes di Pesisir Selatan beragam, mulai dari penggemukan sapi, perikanan, pengelolaan alat berat, hingga desa wisata dan usaha lumbung pangan. Semua sektor tersebut wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan kewajiban pajaknya.

“Setelah memenuhi syarat administratif seperti SK dari Wali Nagari dan SKAU dari Kemendes, BUMDes wajib mendaftar NPWP. Setelah itu, mereka memiliki kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan,” ujarnya.

Anna menjelaskan, BUMDes yang memberikan penghasilan kepada pihak lain, seperti sewa alat berat, lahan, atau pembayaran honor karyawan, wajib memotong pajak sesuai aturan. “Misalnya, sewa alat berat dipotong PPh Pasal 23 sebesar dua persen, sementara sewa lahan dikenakan PPh final sepuluh persen,” jelasnya.

Selain itu, BUMDes juga diwajibkan membuat pembukuan sederhana yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha. “Pembukuan ini penting untuk pelaporan SPT Tahunan dan pengawasan transparansi keuangan,” tambahnya.

Ia juga mengimbau agar seluruh BUMDes mulai beradaptasi menggunakan sistem digital Cortex DJP untuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. “Sekarang semua layanan sudah terintegrasi di satu platform. Jadi tidak perlu ke kantor pajak, cukup melalui Cortex,” terangnya.

Sebagai upaya edukasi berkelanjutan, KP2KP Painan berencana menggelar kegiatan sosialisasi perpajakan bagi pengurus BUMDes se-Pesisir Selatan pada November mendatang. “Kami ingin semua BUMDes memahami aspek pajaknya sebelum memulai usaha agar tidak ada kekeliruan di kemudian hari,” tutupnya.

---

Video Terkait :

---