Berita Pilihan

Senin, 28 Okt 2024, 11:17:59 WIB - 7 | Ressy Raimonda S.Hum

Aksi balap liar di jalan raya sering kali dianggap sebagai kegiatan yang menantang dan memacu adrenalin. Namun, di balik semua itu, tersimpan konsekuensi hukum yang serius dan berpotensi menghancurkan masa depan pelakunya. Menurut Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mereka yang nekat melakukan balap liar terancam hukuman pidana atau denda besar. Apa saja risiko hukum dari balap liar, dan mengapa undang-undang melarangnya?

Mengapa Balap Liar Dilarang?

Balap liar umumnya dilakukan di jalan umum dengan kecepatan tinggi, tanpa memedulikan aturan lalu lintas. Tindakan ini berisiko besar, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Data menunjukkan bahwa kecelakaan akibat balap liar sering mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Selain itu, aksi ini juga merugikan pemerintah karena kerusakan fasilitas umum seperti rambu lalu lintas dan pembatas jalan, yang memerlukan biaya besar untuk perbaikan.

Melalui Pasal 297, pemerintah dengan tegas mengategorikan balap liar sebagai aktivitas yang membahayakan keselamatan lalu lintas, serta memberikan sanksi pidana kurungan hingga satu tahun atau denda hingga Rp3 juta bagi pelakunya. Ini bertujuan menciptakan efek jera agar mereka yang terlibat tidak mengulanginya.

Dampak Negatif Balap Liar bagi Masyarakat

Balap liar tidak hanya berbahaya bagi pelaku, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Aktivitas ini sering kali menimbulkan kemacetan dan intimidasi bagi pengguna jalan yang tidak terlibat. Kerusakan fasilitas umum yang terjadi akibat kecelakaan balap liar pun berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan membebani anggaran pemerintah.

Langkah-Langkah Penghentian Balap Liar

Mengatasi balap liar di jalan raya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat. Razia rutin di lokasi yang sering digunakan sebagai arena balap liar perlu ditingkatkan, dan sanksi tegas sesuai Pasal 297 diharapkan mampu memberi efek jera.

Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya balap liar sangat penting, terutama bagi generasi muda. Pemahaman akan dampak buruk balap liar dapat disosialisasikan melalui sekolah, kampus, dan media sosial agar kesadaran masyarakat meningkat. Sebagai solusi, pemerintah bersama pihak swasta bisa menyediakan sirkuit resmi untuk menyalurkan minat dalam dunia balap dengan aman dan legal, tanpa harus mengganggu pengguna jalan lainnya.

Jalan Raya Bukan Arena Balap

Balap liar bukan hanya sekadar hobi yang menantang; ini adalah tindakan berisiko yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009, balap liar di jalan umum merupakan perbuatan ilegal yang dapat berujung pada hukuman kurungan atau denda. Dengan edukasi, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran akan bahaya balap liar, kita semua berharap dapat meminimalisir angka balap liar di jalanan. Ingatlah bahwa jalan raya adalah ruang bersama yang harus dijaga keamanannya, bukan arena balap.

---